Para Menteri Tidak Kompak, Omnibus Law Terancam Berantakan

Bambang Haryo mengatakan, penyesuaian tarif penyeberangan ini untuk membuktikan apakah Menhub dan Menko Marves bisa menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk memajukan sektor maritim.

Kedua kementerian tersebut begitu cepat menanggapi tarif ojek online tetapi tarif kapal feri yang merupakan industri maritim malah diundur-undur, padahal, resikonya jauh lebih besar untuk menjamin keselamatan nyawa publik.

“Mana prioritas maritim yang menjadi jargon Pak Jokowi menjadi perhatian kedua kementerian tadi. Dan apabila penyeberangan sampai terhenti, Presiden Jokowi pasti akan disalahkan rakyat karena logistik antar pulau seluruh Indonesia akan macet total dan ekonomi terganggu”, ujarnya. (dil/jpnn)