Partai Gurem Ributkan Jatah Menteri

Selasa, 21 Juli 2009 – 16:31 WIB

JAKARTA - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum tuntas menghitung perolehan suara pemilu presiden 2009, sejumlah partai koalisi pendukung pasangan capres SBY-Boediono mulai mempersoalkan komposisi kabinet. Dalam sebuah pertemuan bertajuk 'Silaturahmi 24 Parpol Koalisi Pendukung SBY-Boediono' yang berlangsung di kantor Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP), kawasan Tebet Jakarta Selatan, Selasa (21/7), Sekjen DPP PKPI, Samuel Samson menakar soal 33 kursi di kabinet dengan komposisi 40:60. Yang dimaksud, 40 persen dari kalangan profesional, 60 persen dari partai pendukung.

"Jika dicermati jumlah dan komposisi tersebut, maka partai koalisi yang tidak lolos parliamentary threshold (PT) pasti tidak akan kebagian kursi di kabinet," ujar Samuel Samson, dalam silaturahmi yang hanya dihadiri oleh 17 dari 24 parpol koalisi pendukung SBY-Boediono.

Sementara Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Amelia Yani mengingatkan agar pimpinan parpol koalisi pendukung capres SBY-Boediono tidak membincangkan soal jumlah anggota kabinet dan komposisinya. "Soal jumlah anggota kabinet dan komposisi jangan dipersoalkan karena itu hak proregatif presiden. Kita harusnya sadar dengan posisi politik kita yag memang tidak punya basis kekuatan merata di seluruh daerah," tegas Amelia Yani, sembari menambahkan jika pada akhirnya presiden memilih salah satu diantara kader partai koalisi untuk ikut di kabinet, tentu akan diterima dengan senang hati.

Di tempat yang sama, Roy BB Janis selaku Pimpinan Kolektif Nasional PDP menegaskan bahwa koalisi bertugas untuk menyelamatkan kepemimpinan SBY-Boediono 5 tahun ke depan. "Tugas tersebut sudah tertera di kontrak koalisi 24 parpol pendukung SBY-Boediono," tegas Roy. Parpol koalisi yang hadir dalam silaturahmi ini, saran Roy, jangan memasuki wilayah yang memang tidak ada dalam kontrak politik parpol koalisi pendukung. "Jangan lakukan praktek dagang sapi. Biarkan parpol lain yang lolos parliamentary threshold melakukan dagang sapi itu," tegas Roy.