Partai Lukman Hakim Turut Sesalkan Rilis 200 Mubalig  

“Setelah ada ruang konsultasi publik yang cukup, baru kemudian diputuskan atau dirilis kebijakan itu,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Dia menambahkan, Menag Lukman juga harus berbicara dengan seluruh jajarannya.

Menurut dia, itu memang bukan satu kebijakan yang diinisiasi Lukman. Tapi, itu berdasarkan masukan dari jajarannya.

“Tentu dia harus kembali, tidak boleh juga mentang-mentang kader PPP mengikut apa yang disuarakan oleh partainya tanpa mendengarkan jajarannya,”  ungkap Arsul. (boy/jpnn)