PB IDI Minta Pembahasan RUU Kesehatan Dihentikan, Uni Irma Menghajar Balik

"Jadi, IDI tidak punya hak sama sekali untuk meminta lembaga perwakilan rakyat melindungi masyarakat yang diwakilinya untuk mendapatkan pelayanan lebih baik dari negara," tegasnya. 

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu juga meminta agar dilakukan audit terhadap PB IDI lantaran selama ini dinilai banyak mengelola sumber penghasilan tidak langsung.

"Ya, contohnya 'rekomendasi' untuk STR dan SIP, rekomendasi terkait limbah rumah sakit maupun klinik, rekomendasi untuk melanjutkan sekolah specialis (PPDS) bahkan dokter yang sudah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi dan ingin magang pun harus mendapatkan rekomendasi IDI," tuturnya. 

Indonesia Kekurangan Dokter

Uni Irma menjelaskan Indonesia saat ini kekurangan dokter, atas dasar itu parlemen bersama dengan pemerintah membuat tata kelola yang dapat mempermudah anak bangsa ingin sekolah di kedokteran.

"Sekolah tidak mahal dan masuknya juga tidak sulit karena akan ada banyak sekolah kedokteran diberikan izin dengan standard kualitas yang akan ditentukan oleh pemerintah tentu," jelasnya.

Menurut Uni Irma, selama ini hanya kalangan menengah ke atas saja yang mampu jadi dokter karena selain fakultas kedokteran terbatas, biaya untuk masuk kuliah di situ juga sangat mahal.

"Ini yang menyebabkan akhirnya profesi ini jadi eksklusif, ditambah lagi organisasi profesinya yang dibiarkan mengambil alih wewenang pemerintah dengan segala tetek bengek rekomendasi hingga akhirnya membuat Indonesia kekurangan dokter," tuturnya. 

Irma Suryani juga menilai PB IDI ngawur jika menyatakan draft RUU kesehatan tidak jelas asal usulnya.