PBHI Minta Masyarakat Tak Mendukung Pelanggar HAM pada Pemilu 2024

"Dan tindakan yang paling berat adalah mulai dari korban kekerasan, penyiksaan, penculikan. Kami Minta Komnas HAM bersikap tegas," lanjut Julius.

Julius sempat menyinggung mengenai politik impunitas pada Pemilu 2024. Dia menduga Prabowo Subianto sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kerusuhan Mei 1998.

Dia menilai apabila masyarakat tetap memberikan ruang bagi pelanggar HAM berat tersebut untuk memiliki kekuasaan dan pengaruh, tidak dipungkiri tragedi serupa akan terulang kembali di masa yang akan mendatang.

"Politik impunitas ini tidak hanya kami bunyikan pada Pemilu 2024, tetapi pada 10 tahun lalu, 2014. Kerusuhan Mei 98 ada Wiranto, dan penculikan paksa ada Prabowo, dan lain-lain. Kami tegaskan selama ada itu belum clean and clear dari para pelaku pelanggar HAM, itu bisa dimaknai sebagai politik impunitas," jelasnya.

"Politik impunitas itu ada, orang-orang pelanggar HAM masih ada. Masuknya mereka ke dalam kekuasaan untuk mempertahankan kekuasannya dan kemudian melanjutkan tindakan-tindakan kebiadaban yang merupakan HAM berat seperti masa lalu tetapi (terjadi) di masa ini," lanjut Julius.

Dalam kesempatan itu, Paian Siahaan selaku ayah dari Ucok Munandar atau korban penculikan 1998 juga turut bersuara. Paian mengatakan bahwa status penghilangan paksa anaknya sampai saat ini masih belum menemukan titik terang.

"Saya orang tua Ucok Siahaan salah satu korban penculikan 1998. Secara jelas setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan, anak saya dinyatakan korban penculikan pelanggaran HAM di masa lalu," kata Paian.

Paian mengaku sangat sakit hati jika seseorang menyatakan bahwa kasus penghilangan paksa itu sudah selesai dan tidak perlu diungkit lagi. Hal itu, kata dia, pernah diungkapkan oleh Budiman Sudjatmiko.