PDIP Bakal Ajak Gerindra dan PKS Interpelasi Anies

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan berniat mendorong DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Rencana itu diungkapkan Fraksi PDIP bertepatan dengan 100 hari Anies memerintah.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya akan sowan ke fraksi-fraski lain untuk memuluskan niat ini. Termasuk ke Fraksi Gerindra dan PKS yang adalah pendukung Anies-Sandi.

"Kita sedang mengkaji itu, dalam waktu dekat lah. Kita akan road show ke fraksi-fraksi lain untuk menggalang kekuatan mewujudkan interpelasi," kata Gembong di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Gembong mengatakan, Fraksi PDIP menilai sampai saat ini Anies-Sandi belum menemukan arah dalam membangun Ibu Kota Jakarta. Oleh sebeb itu, dirinya belum bisa memberikan apresiasi kepada pemimpin ibu kota itu.

"Sampai hari ini belum menemukan saya. Misalkan kebijakan DP Nol Rupiah. Sebelum mengapresiasi, cuma karena ini belum matang jadi kita belum mengapresiasi," ungkapnya.

Sementara, penasihat Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi mengatakan sebagai ketua DPRD DKI sudah sewajarnya mengajukan hak interpelasi sebagai pengawas eksekutif. Nantinya kembali kepada setiap fraksi apakah bersedia menggunakan hak interpelasi mereka atau tidak.

"Kan Interpelasi hak kita (dewan). Kalah saya sebagai Ketua DPRD kan melihat fungsi kita sebagai pengawasan dikasih tahu kalau itu bisa ya kita harus ngomong apa lagi. Itu kebijakan partai masing-masing," pungkasnya. (eve/JPC)

Fraksi PDIP menyoroti 11 poin kebijakan Anies-Sandi sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 hingga memasuki 100 hari kerja, antara lain :