PDIP Minta Persoalan DPT Ganda Dituntaskan

Aria mengatakan, LSM, media dan parpol sangat cermat sekali. Apalagi, dalam pileg dan pilpres dengan suara terbanyak, caleg-caleg punya kemampuan mengakses seluruh DPT di laman resmi KPU dan langsung mengadvokasi kepada warga di RT dan RW. "Transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan," tegasnya.

Dia menambahkan Bawaslu perlu mengawasi KPU. Partai termasuk PDI Perjuangan terus akan berusaha melaporkan jika ada DPT yang fiktif atau tidak hanya sekadar salah pengadministrasian. Dia mengatakan, Indonesia belum memiliki satu instrumen yang paling manjur mengatasi persoalan data pemilih.

Menurut dia, e-KTP yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan mengenai administrasi kependudukan, ternyata juga tidak manjur. Dia menyebut e-KTP hanya komputerisasi kartu penduduk saja.

"Kalau e-KTP ini jalan, kan selesai. Tapi, ini ternyata hanya KTP yang dikomputerisasi sehingga DPT harus divalidasi lagi. Gara-gara terlalu banyak dikorup jadi amburadul begini," paparnya. (boy/jpnn)