Pelaku Pelecehan Seksual Ditelanjangi di Halte Busway

“Bisa dipahami tindakan itu. Tetapi tak boleh dijadikan alasan pembenaran. Penegakan hukum harus tetap dijaga. Dengan menghormati semua proses hukum,” paparnya.

Pada sisi lain, lanjut Siti munculkan amarah kolektif pengguna busway terhadap pelaku pelecehan seksual juga menjadi pukulan bagi negara. Karena membuktikan tidak hadirnya aparatur negara yang berkewajiban melindungi warganya.

Menurutnya tidak hadirnya aparatur negara dalam segala bentuk penegakan hukum itu merupakan catatan terburuk. Sepatutnya aparatur negara, yakni polisi dapat secara proaktif dan siaga meredam amarah pengguna busway itu. “Seharusnya polisi langsung bertindak. Ini kejadian kan bukti tidak ada polisi di lokasi,” pungkasnya.

Meski demikian dia meminta masyarakat tidak lagi mengulangi tindak main hakim sepihak. Biarkan penegak hukum yang melakukan upaya sanksi tersebut. Dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), Hamidah Abdurahman menambahkan amarah masyarakat terhadap pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang harus disikapi cepat. Terutama para penegak hukum harus responsif terhadap fenomena tersebut.

”Kompolnas meminta polisi tak tinggal diam. Kasus kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan itu juga sebuah kejahatan serius. Harus diambil langkah cepat,” pintanya.

Namun dia meminta sikap polisi terhadp sikap masyarakat yang tidak terpuji itu bukan lah dilakukan pendekatan hukum. Tetapi lebih pada pendekatan personal. Agar tidak lagi mengulangi sikap serupa pada pelaku kejahatan lainnya. Jika dilakukan dalam pendekatan hukum, Hamidah meyakin bakal muncul pandangan kriminalisasi masyarakat. Itu lebih tidak produktif dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan massa. (wok/rko)

Tiga Modus Pelecehan Seks di Busway