Pelantikan Gubernur Maluku Ditunda, Murad Pasrah, Birokrasi Pemprov Lumpuh

jpnn.com, AMBON - Ketidakpastian pelantikan gubernur dan wakil gubernur berpengaruh pada roda pemerintahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Sementara itu, Murad Ismail pasrah dengan jadwal pelantikan yang terus molor.

Kabar pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai gubernur dan wakil gubernur pada 11 Maret lalu disambut antusias oleh hampir semua pejabat di lingkup pemerintah provinsi. Mereka ramai-ramai ke Jakarta untuk menyaksikan pelantikan tersebut.

Tidak ada pengawasan langsung kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama dua hari, Senin (11/3) dan Selasa (12/3) Ambon Ekspres (Jawa Pos Group) memantau langsung aktivitas di kantor gubernur.

Aktivitas birokrasi di kantor gubernur Maluku ‘lumpuh’. Kondisi ini berbeda dengan biasanya. Pintu gerbang samping kiri dan kanan bagian depan kantor gubernur pun ditutup oleh Satpol PP. Hanya gerbang belakang gedung berlantai tujuh itu yang dibuka.

Pada jam kerja, banyak ASN pemprov justru nongkrong di rumah kopi. ASN yang berada di kantor tidak lebih dari seratus. Padahal, jumlah ASN di kantor gubernur mencapai ribuan orang.

“Ya, seperti yang dilihat kondisinya seperti ini. Hampir semua pejabat ke Jakarta hadiri pelantikan," ujar salah satu pegawai di kantor Gubernur Maluku, kemarin.

Pelaksana Tugas (Plt) BKD Pemprov Maluku, Donald Saimima, dikonfirmasi tidak banyak berkomentar terkait sepinya aktivitas di kantor gubernur. "Saya di Jakarta. Semua pejabat juga di Jakarta hadiri pelantikan," kata Samima, terpisah.

MURAD PASRAH