Pemaksaan Narasi Pilpres Satu Putaran Sebagai Pembajakan Demokrasi

Dia mengingatkan peran rakyat, semangat demokrasi, tidak boleh dinafikan oleh kepentingan sekolompok orang.

“Proses demokrasi seharusnya dikembalikan, diselenggarakan oleh rakyat. Bukan kemudian aktor politik yang menentukan proses tersebut,” tegas Afit.

Menghadapi perang narasi, masyarakat jangan sampai merugi karena terseret arus.

“Tentu peran masyarakat sangat penting dalam menyikapi perang narasi ini. Kami juga mendorong masyarakat untuk secara komprehensif tidak menelan bulat-bulat atau mentah-mentah perang narasi yang dilemparkan salah satu kelompok,” ujar Afit.

Masyarakat harus lebih cerdas mengelola narasi yang dilempar antara kelompok pendukung capres-cawapres.

“Kembali lagi bahwa aktor politik, calon, timses, dan sebagainya tidak memperkeruh suasana dengan narasi yang kontradiktif dengan perkembangan demokrasi di Indonesia,” tegas Afit.

Sebelumnya, sejumlah pendukung Prabowo-Gibran mengampanyekan perlunya Pilpres digelar cuma satu putaran agar negara bisa hemat biaya.

Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut biaya putaran kedua Pilpres sekitar Rp 17 triliun.