Pemdaprov Jabar Tindaklanjuti Hasil Rapid Test Kabupaten/Kota

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar), sejak seminggu lalu telah mendistribusikan perangkat rapid test kepada pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jabar. Dari hasil rapid test yang diselenggarakan oleh Pemdaprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota, diperoleh data hingga 31 Maret 2016 pukul 16.00, sebanyak rapid test telah dilakukan kepada 10.597 orang dengan 9.995 orang negatif, dan sebanyak 409 positif.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani, dari 409 warga yang diketahui positif korona, berdasarkan hasil rapid test, akan dilakukan tes lanjutan dalam bentuk test swab dan VTM. Hanya saja karena ketersediaan perangkat test swab dan VTM yang masih terbatas, maka proses tes lanjutan masih akan menunggu tersedianya perangkat test swab.

"Test swabnya dilakukan di kabupaten/kota. Bisa di rumah sakit atau di labkes kabupaten/kota, setelah dilakukan tes swab, hasil tesnya dikirim ke Labkesda Provinsi. Nanti, dari 409 positif korona ini, baru bisa dilihat hasil akhirnya setelah dilakukan PCR oleh Labkesda Provinsi Jabar," ungkapnya.

Dengan begitu, menurut Berli, Labkesda Provinsi Jabar masih menunggu kiriman sampel spesimen hasil rapid test dari kabupaten/kota untuk diperiksa kembali.

Karena ketersediaan perangkat untuk tes swab yang masih sedikit, maka Labkesda Provinsi Jawa Barat, harus berbagi dengan labkes kabupaten/kota dan hanya memberikan tes swab kepada pasien yang tepat sasaran.

"Tes swab hanya diberikan kepada pasien positif berdasarkan hasil tes rapid, atau PDP," ucapnya. "Untuk menambah persediaan perangkat tes swab, dan VTM (Virus Transfer Media), kami juga saat ini mendapat bantuan dari Unpad dan RSHS, serta sedang meminta tambahan kepada Balitbangkes," terangnya.

Untuk 409 warga yang dinyatakan positif berdasarkan hasil rapid tes, menurut Berli, tentu akan dilakukan pelacakan riwayat kontak oleh tim screening dari bidang PDP (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Dinas Kesehatan, di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Secara tupoksi, memang akan dilakukan pelacakan riwayat kontak oleh Bidang PDP yang bertugas melakukan penyelidikan epidemiologi, yang akan mencari riwayat kontak PDP secara berjenjang dari lingkungan yang paling dekat yaitu keluarga dan kemudian lingkungan yang terhubung dengan mereka yang dinyatakan PDP," ungkapnya.