Pemekaran Hanya Layak untuk Kalimantan dan Papua
Rabu, 09 November 2011 – 22:38 WIB
Dijelaskan Ryaas, amburadulnya pemekaran itu karena pembentukan daerah otonom baru tanpa kriteria yang konsisten.Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, itu menegaskan, tak dapat dipungkiri pada periode pertama sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada 1999, inisiatif UU pemekaran daerah banyak melalui pintu DPR. Menurut Ryaas, tak bisa dihindari bahwa sudah terjadi bisnis pemekaran. "Tidak ada pemekaran yang gratis, maaf-maaf saja ada permainan itu," ungkapnya.
Kendati demikian, Raas menegaskan bahwa pemekaran daerah baru jangan diharamkan. "Boleh, asalkan selektif," ungkap Ryaas.
JAKARTA -- Pemekaran daerah sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, dinilai amburadul. Pemekaran daerah sangat tidak terkontrol terutama
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Lingkungan
Prakiraan Cuaca Banten Hari Ini, Warga 4 Daerah Harap Waspada
Senin, 20 Mei 2024 – 09:34 WIB - Nasional
Putu Rudana Ajak Delegasi WWF ke-10 Menikmati Keindahan Bali
Senin, 20 Mei 2024 – 07:54 WIB - Humaniora
PPPK 2024: PP Manajemen ASN Molor, Honorer Database BKN pun Belum Aman
Senin, 20 Mei 2024 – 07:02 WIB - Humaniora
5 Berita Terpopuler: Rumor Menyebar, 770 Ribu Honorer Tak Terakomodasi, Pendaftaran CPNS 2024 Mengejutkan
Senin, 20 Mei 2024 – 06:35 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK 2024: PP Manajemen ASN Molor, Honorer Database BKN pun Belum Aman
Senin, 20 Mei 2024 – 07:02 WIB - Humaniora
Update Jumlah Pelamar CPNS 2024 Gelombang I, Resmi dari BKN
Senin, 20 Mei 2024 – 07:46 WIB - Dahlan Iskan
Antre Maling
Senin, 20 Mei 2024 – 07:07 WIB - Destinasi
Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin 20 Mei 2024, Cek Harga Tiket Terbaru!
Senin, 20 Mei 2024 – 08:20 WIB - Seleb
Sarwendah Mengaku Tidak Tahu Ruben Onsu Masuk Rumah Sakit, Waduh
Senin, 20 Mei 2024 – 04:35 WIB