Pemerintah Akan Konsolidasikan Anggaran Untuk Tangani Stunting

Oleh karena itu, kata Hasto, BKKBN yang mendapatkan amanah dari Presiden Jokowi sebagai leading sector dalam percepatan penanganan stunting, tujuannya agar penanganannya lebih fokus.

“Anggaran bisa fokus, money flows program, kepada program penurun percepatan stunting. Salah satu yang dikritisi Presiden, anggarannya sudah besar, datanya juga jelas, tetapi manajemennya yang harus ditingkatkan dan harus fokus," paparnya.

Mantan bupati Kulonprogo ini menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden maka lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting adalah lintas sekor yang memiliki "kaki tangan" sampai ke tingkat bawah.

“Contoh Kemendes PDT, punya kaki tangan sampai desa. Kemensos, punya PKH (Program Keluarga Harapan) sampai desa, ini contoh. Betul-betul nyata. BKKBN juga punya kader sampai desa," katanya.

Menurut Hasto, BKKBN selama ini bertugas melakukan kampanye tentang perubahan perilaku. Dengan program percepatan stunting ini, pihaknya harus bekerja lebih keras untuk kampanye tentang pencegahan stunting.

“BKKBN sudah biasa bekerja sama dengan kader, penyuluh KB. Ada PKKBD di tingkat desa dan ada yang namanya Sub PKKBD di bawahnya desa lagi maka BKKBN akan menggunakan lini lapangan ini untuk memberikan penyuluhan di tengah masyarakat,” urainya.

Hasto mengatakan, keluarga memiliki peranan paling penting dalam penanganan stunting.

“Satu hal yang penting kita ketahui bersama, stunting bisa diatasi. Untuk tidak menjadi stunting itu di seribu hari kehidupan pertama sehingga ketika dia lahir, kemudian umurnya sampai dua tahun, masih bisa dilakukan intervensi, tetapi para ahli berpendapat setelah seribu hari kehidupan pertama, berat sekali untuk mengoreksi, ini sudah sulit dan kita tinggal memperbaiki dalam kemampuan, keterampilan dalam kehidupannya," tuturnya.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!