Pemerintah dan DPR Dituding Tidak Berempati, Begini Respons Firman Soebagyo

Patut disyukuri, kata Firman, di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19, pemerintah masih menyediakan Kartu Prakerja. Baik itu untuk yang sudah tidak kerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dirumahkan, maupun angkatan kerja baru.

“Semua dipersiapkan secara dini sehingga pada saatnya ekonomi membaik mereka siap utuk bekerja kembali,” katanya.

Firman menjelaskan RUU Cipta Kerja  justru akan menjadi platform atau dasar hukum pemerintah melaksanakan rencana kerjanya ke depan.

Menurut dia, persiapan itu harus dilakukan dari sekarang. Kalau menyiapkannya setelah pandemi, maka akan ketinggalan dengan negara lain, dan ada 251 negara lebih yang sama-sama kena imbas Covid-19.

“Jadi, kalau ada yang berpendapat pembahasan RUU harus ditunda menunggu pasca -pandemi virus corona, pandangan saya itu pemikiran sesat yang hanya memikirkan diri sendiri,” ujar anggota Panja RUU Cipta Kerja ini.

Firman berpandangan musibah Covid-19 ini harus dijadikan tantangan sekaligus peluang. Karena itu, kata dia, RUU Cipta kerja merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan bangsa terkait ekonomi, pengangguran dengan menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkepastian hukum.

“Dengan adanya investasi maka lapangan kerja akan sangat terbuka,” katanya.

Firman menepis pandangan berbagai pihak yang menyatakan pemerintah dan DPR tidak punya empati karena membahas RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.