Pemerintah Diminta Tak Lagi Keluarkan Imbauan Tapi ...

jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan Sujono menyarankan pemerintah memberikan perintah bukan sekedar imbauan untuk melakukan pembatasan jarak fisik dalam mencegah penyebaran COVID-19.

"Untuk menghadapi dua realitas masyarakat yang posisinya diametral (terbagi dua), maka komunikasi yang dilakukan pemerintah bukan lagi imbauan tapi perintah yang jelas dan harus segera dipatuhi," ujar Firman di Jakarta, Sabtu (28/3).

Perintah yang jelas dan harus dipatuhi itu misalnya, masyarakat segera mengkarantina diri di rumah masing-masing. Sembari pemerintah melakukan pemeriksaan cepat secara massal untuk memilah yang positif dari yang negatif terjangkit COVID-19.

Kemudian melakukan isolasi, menghitung jumlah tenaga medis dan alat pelindung diri (APD) yang diperlukan, termasuk menghitung beban ekonomi yang harus ditanggung akibat COVID-19.

Firman juga menambahkan jika pemerintah masih tidak memilih karantina wilayah sebagai upaya menangkal masifnya penularan maka perlu komunikasi yang argumentatif, berbasis data, terhadap pilihan tersebut, dan lengkap dengan skenario buruk terhadap pilihan pemerintah.

"Sebab jika tidak, sekali lagi masyarakat bergerak berdasarkan persepsi yang ada di benaknya," kata Firman.

Saat ini, terdapat dua persepsi masyarakat terhadap wabah COVID-19 yakni yang paham dengan ancaman COVID-19 dan yang kurang menyadari ancaman virus corona jenis baru itu.

"Jika pemahaman masyarakat dapat diukur dari refleksinya yang diperlihatkan lewat media sosial, nampaknya masyarakat paham besarnya ancaman COVID-19. Mereka takut, merasa perlu untuk menghindarinya, dan berupaya menyebarluaskan upaya pencegahan masifnya penularan virus itu dengan berbagai cara," tambah pendiri LITEROS.org itu.