Pemerintah Disarankan Lakukan Efisiensi Subsidi Energi Memakai Big Data

“Diasumsikan mendapat subsidi dari APBN sebesar Rp 40.000, maka yang perlu dicairkan sebesar Rp 14,88 triliun. Sedangkan subsidi listrik dalam APBN 2019 sebesar Rp 57, 11 triliun sehingga diperoleh efisiensi sebesar Rp 42,23 triliun dari subsidi listrik,” tuturnya.

Sedangkan untuk menghitung subsidi BBM, lanjut Inas, pemerintah harus menegaskan terlebih dahulu tentang basis data yang akan digunakan. Apakah perhitungan itu cukup tepat bila menggunakan basis data TNP2K atau lainnya?

Efisiensi-efisiensi subsidi tersebut, tentunya akan sangat membantu optimasi perencanaan RAPBN di tahun 2021 dan seterusnya. Olh karena itu, pemerintah harus memerintahkan para mentri, pejabat, para pakar yang digaji oleh APBN dan tidak terlalu sibuk dalam penanggulangan COVID-19.

“Untuk keperluan subsidi tersebut, seharusnya pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan berbagai macam kartu, karena cukup menggunakan big data KTP yang pastinya juga digunakan oleh TNP2K maupun PLN. Atau pemerintah benar-benar memanfaatkan sensus penduduk 2020 untuk membuat big data kependudukan yang tepat dan sangat lengkap termasuk kondisi ekonomi rakyat Indonesia,” pungkasnya.(mg7/jpnn)