Pemerintah Harus Menambah Kekuatan Militer di Perairan Natuna

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah persoalan yang muncul di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), menjadi perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, Indonesia harus memiliki tim gabungan yang khusus menangani konflik di Natuna.

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, Laut Natuna Utara diperebutkan lantaran memiliki banyak potensi. Kawasan ini memiliki ikan yang melimpah, sumber mineral hingga potensi pariwisata.

"Masalah di Natuna bukan hanya soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengeklaim kawasan Laut China Selatan yang kaya potensi dan akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia. Inilah yang membuat keadaan memanas. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah menerapkan sistem penanganan penegakan hukum karena tingkat kerawanannya yang tinggi," tutur LaNyalla, Selasa (11/5).

LaNyalla menilai konflik Natuna bersumber dari klaim Tiongkok terhadap sejumlah kawasan di Laut China Selatan. Klaim tersebut menyeret negara-negara lain Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Tiongkok mengeklaim kawasan Laut China Selatan dengan legitimasi sejarah penguasaan tradisional atau traditional Chinese fishing grounds di masa lampau yang mereka sebut dengan nine dashed line (sembilan garis putus-putus).

"Indonesia awalnya tidak terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Tapi, sejak tahun 2010 Tiongkok secara sepihak mengklaim Perairan Natuna Utara masuk dalam teritori mereka, mau tidak mau kita juga harus turun tangan," jelas LaNyalla.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penegasan kedaulatan di kawasan Perairan Natuna memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab Kedaulatan NKRI harus dijaga hingga titik penghambisan.