Pemerintah Jangan Larut dalam Euforia, Ada Utang Rp 6.418,15 T, Angka Kemiskinan dan Pengangguran Tinggi

"Pertumbuhan ekonomi 7,07 persen salah satunya disebabkan oleh basis pertumbuhan ekonomi yang rendah pada kuartal II/2020," ujar politikus asal Sukabumi itu.

Oleh karena itu, Hergun meminta pemerintah fokus menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti masalah utang, angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan (rasio gini) dan ketimpangan pertumbuhan wilayah.

"Berbagi persoalan tersebut jika tidak segera ditangani secara tepat bisa menjadi bumerang untuk perekonomian di masa yang akan datang," lanjut ketua DPP Gerindra itu.

Soal utang pemerintah, katanya, hingga Mei 2021 posisinya sudah mencapai Rp 6.418,15 triliun. Total utang tersebut setara dengan 40,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hergun pun mengingatkan agar pemerintah lebih bijak dalam mengelola pembiayaan negara agar utang ini tidak menjadi persoalan di masa yang akan datang.

Dia pun menyodorkan solusi agar pemerintah segera menaikkan penerimaan negara baik dari perpajakan maupun PNBP. Persoalan tax ratio yang semakin menurun dan 12 tahun berturut-turut terjadi shortfall perlu diatasi dengan memperluas basis perpajakan dan meningkatkan intensifikasi serta ekstensifikasi perpajakan.

"Namun dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabel dan tidak memberatkan rakyat kecil," ujar Hergun.

Sementara kemiskinan yang berjumlah 27,54 juta orang, pengangguran 8,75 juta orang, dan ketimpangan pendapatan yang dicerminkan dari rasio gini 0,384, katanya, bisa diatasi dengan meningkatkan program padat karya dan bantuan sosial.

"Setidaknya, bagi masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat/Level 4 bisa bertahan," kata ketua Kapoksi Gerindra Komisi XI DPR itu.