Pemerintah Tidak Paksakan Daerah Zona Hijau dan Kuning Membuka Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanangan COVID-19 Doni Monardo menyebut pemerintah pusat tidak akan memaksakan daerah zona hijau dan kuning Penularan Covid-19 untuk menerapkan sekolah secara tatap muka.

Menurut Doni, kesempatan memulai belajar mengajar secara tatap muka dikembalikan kepada pengelola sekolah, setelah berdiskusi dengan dinas pendidikan setempat dan orang gua murid.

"Artinya keputusan untuk memulai sekolah atau belajar tatap muka juga dikembalikan kepada daerah," kata Doni dalam keterangan resmi secara virtual yang disiarkan akun Youtube Kemendikbud RI, Jumat (7/8).

Menurut Doni, pihak sekolah dan kepala daerah setempat ialah pihak yang mengetahui kondisi wilayahnya, sebelum menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Bagi daerah yang bisa menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, Doni mengingatkan perlunya prakondisi dan sosialisasi. Setidaknya, perlu diminimalkan penularan Covid-19 jika kegiatan belajar mengajar digelar secara tatap muka.

"Selama wabah ini masih ada, selama badan dunia belum mencabut status kedaruratan masyarakat tentang Covid-19 maka seluruh resikonya pasti ada," ungkap dia.

Dia menegaskan, pendidikan penting bagi generasi penerus bangsa atas kebijakan memperbolehkan menggelar sekolah tatap muka. Namun, faktor kesehatan tidak bisa dikesampingkan demi memuluskan kebijakan di pendidikan.

"Pendidikan penting, tetapi kesehatan bagi anak-anak juga sangat penting. Kita harus bisa menjamin semuanya anak-anak selamat, tetapi juga tetap mendapatkan pengetahuan dan pelajaran dengan wajar dan baik, sehingga seluruh harapan masyarakat bisa terpenuhi," beber Doni.