Pemimpin Tak Beretika Melepaskan Binatang Buas untuk Bangsa Sendiri

"Tingkat "awareness" mereka masih rendah soal etika, dan masalah-masalah ikutan lainnya. Jika kalangan menengah berusaha keras dan bergerak, lanjut Sirojudin, masyarakat luas akan turut menyuarakan perlawanan. Karena itu tugas cendekiawan untuk terus menyuarakan, tanpa bosan, agar masyarakat tahu ada problem serius dan lebih luas, daripada sekedar pilpres.

Sementara Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengatakan pegangan berbangsa dan bernegara adalah hukum, jika tidak, maka akan kocar-kacir, semrawut.

"Lebih memprihatinkan, yang buat kocar kacir tersebut adalah hukum dipisahkan dari ahklak, etika" tegasnya.

Marsudi mengatakan mengingatkan pemimpin menjadi kewajiban seorang muslim, sedangkan pemimpin berkewajiban mendengarkan kritikan rakyat.

Ditambahkan Marsudi, sudah disepakati bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

Dia mengatakan dalam Islam, berbangsa dan bernegara bisa berjalan jika empat hal bisa dipastikan.

Pertama, negara, bangsa, dan pemerintahan ini diatur dengan cara musyawarah. Kedua, harus menjunjung kemaslahatan pribadi atau individu.

Ketiga, memilih presiden atau pemimpin hukumnya wajib. Kempat, bagaimana bangsa Indonesia yang berbeda-beda mampu bersama-sama tolong menolong dan gotong royong untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik.