Pemkot Depok Tak Siap Tangani Banjir

Kebutuhan akan tenaga teknis itu menurutnya sangat penting karena bersentuhan langsung dengan pembangunan fisik. ”Mungkin karena tidak ada lagi tenaga teknis, penunjukan kepala dinasnya dilakukan sesuai dengan kepangkatan, bukan lagi keahlian dibidang yang dikuasai. Ya jadi begini jika tidak ada sumber daya manusia yang berkompeten,”ungkapnya.

Karena ketidaksiapan itu, Tarsoen menyarakan, Pemkot Depok segera bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, dengan kerja sama itu dinilai akan menyelesaikan persoalan banjir.

Dia mencontohkan, ketegasan Pemprov DKI Jakarta mengembalikan RTH dengan menggusur dan mendirikan rumah susun bagi warga bantaran kali merupakan salah satu tindakan pencegahan banjir.

”Harusnya seperti itu, karena ini akan menciptakan kondisi yang baik. Jika tidak sanggup minta bantuan ke Jakarta, toh ini untuk kepentingan bersama. Perkara ini tidak akan bisa diatasi sendiri kalau tidak bekerjasama antar pemerintah daerah,” imbuhnya.

Menyikapi itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air Kota Depok, Yulistiani Mochtar mengklaim, optimis dapat mengatasi persoalan banjir, kendati belum bisa menyelesaikak beberapa kegiatan pembangunan fisik.  

”Sebab ketika dilakukan pembersihan di saluran air di Jalan Margonda, beberapa kali kami dapatkan sampah besar seperti batang kayu menutup drainase. Ini yang akan menyebabkan tergenangnya Jalan Margonda jika hujan turun," tuturnya.

Yulis mengakui, jika kegiatan itu dapat mengatasi persoalan banjir. Sebab, selama ini sampah yang dibuang sembarangan masyarakat itu menjadi penyebab utama drainase yang ada menjadi tersumbat. Bahkan, selama ini jumlah penyambatan akibat pembungan sampah itu pun terjadi di seluruh saluran sungai dan kali yang ada.

”Ini masalah kesadaran masyarakat saja untuk buang sampah. Beberapa kali kami sosialisasikan tetap saja tidak dilakukan. Jadi kami optimis dengan pengangkutan sampah dari drainase bisa menyelesaikan banjir,” paparnya. (cok)