Pemkot Tangerang Ancam Gugat Pengelola Bandara Soetta

TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tidak segan memperkarakan PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) jika tetap menyetorkan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai Rp 12 miliar setahun kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Pasalnya, lahan seluas 17.383.255 tempat objek pajak yang berdiri Terminal 2, Terminal 3 dan Terminal Haji itu wilayah Kota Tangerang.

"Tidak ada alasan bagi PT AP II membayar pajak selain kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Karena secara eksplisit dan visual, kawasan Bandara Soekarno-Hatta itu bagian Kota Tangerang. Semua orang tahu. Jadi membayar pajaknya wajib ke Pemkot Tangerang," ujar Staf Ahli Walikota Tangerang Bidang Politik dan Hukum, Afandi Permana kepada Indopos (grup JPNN) kemarin (12/5).

Untuk diketahui, Walikota Tangerang Wahidin Halim sudah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Banten untuk menengahi sengketa lahan di perbatasan Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang. Pasalnya, lahan yang kini berdiri Terminal 2, Terminal 3 dan Terminal Haji itu berdasarkan peta wilayah dan berkas Undang-Undang No 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Tangerang Sebagai Daerah Tingkat II.

Jadi lahan yang berlokasi di Desa Bojong Renget seluas 17.383.255 itu secara administrasi bagian yang tak terbantahkan Kota Tangerang. "Bagaimana bisa Pemkab Tangerang mengklaim lahan itu miliknya. Kalau wilayahnya masuk Kota Tangerang?" tanya mantan Asisten Daerah Bidang Pemkot Tangerang ini. Dia juga mengingatkan Pemkab Tangerang jangan berpikir secara historis kalau Desa Bojong Renget masuk wilayahnya.