Pemkot Tangerang Terima Penghargaan Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik 2023

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Kota Tangerang meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai instasi pemerintah dengan implementasi reformasi birokrasi tematik terbaik 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wapres Indonesia Ma'ruf Amin kepada Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2023 di Nusa Dua Bali Convention Center, Rabu (6/12).

Dalam acara tersebut, Wapres menyebut pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.

"Dengan adanya percepatan transformasi berbasis digital yang terintegrasi, diharapkan mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah dan bisa sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran," tutur Wapres.

Sementara itu, Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, dalam rangka mewujudkan RB Berdampak melalui RB Tematik, setiap instansi pemerintah diminta untuk menyusun rencana aksi yang konkret dan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan tematik di daerahnya masing-masing.

Tercatat sebanyak 32 Provinsi, 424 Kabupaten/Kota, serta 76 kementerian/lembaga telah menetapkan rencana aksi dan melaporkan progresnya kepada Kementerian PAN RB.

"Dari hasil evaluasi RB Berdampak yang kami lakukan, terdapat 12 pemerintah daerah dengan pengimplementasian RB Tematik terbaik pada semua tema. Komitmen dan antusiasme instansi pemerintah dalam implementasi RB perlu terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan tuntutan agar birokrasi dapat memberikan pelayanan terbaik dan turut berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.