Pemuda & Mahasiswa Buddha Sikapi Rencana Pemerintah Naikkan Tiket Masuk ke Candi Borobudur

“Kami meminta pemerintah untuk melibatkan semua unsur komunitas umat, Buddha seperti organisasi kemasyarakatan, kepemudaan serta mahasiswa, dalam perumusan, dan penetapan kebijakan pengelolaan Candi Borobudur,” papar Tedy.

Organisasi kepemudaan dan mahasiswa Buddha pun meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, Kementerian Peristiwa dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan banyak menyerap SDM dari umat Buddha dalam pengelolaan Candi Borobudur.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi serta reformasi strukural, TWC dengan banyak memasukan SDM dari umat Buddha,” ujar ketua umum DPP Dharmapala Nusantara Kevin Wu.

Lebih lanjut, dia mendesak pengelola Candi Borobudur untuk memperbaiki sistem dan manajemen pelayanan Candi Borobudur sebagai fungsi wisata sejarah, edukasi dan fungsi ritual keagamaan, sehingga ada perbedaan dalam pelayanan maupun penetapan aturan/kebijakan.

Sekjen DPP Gemabudhi Pandu menginginkan pemerintah untuk fokus membuat kebijakan yang memperkuat sisi sprititual, kelestarian Candi Borobudur serta memberikan prioritas dan fasilitas khusus bagi pelajar maupun umat Buddha yang akan masuk/beribadah di candi Borobudur tanpa harus membayar atau gratis.

"Jangan sampai umat Buddha diberlakukan seperti tamu di rumah ibadah sendiri,” kata dia.

Mereka pun menolak segala bentuk peraturan/kebijakan yang menyulitkan umat Buddha untuk beribadah di Candi Borobudur.

Menurut Pandu, ormas mahasiswa dan pemuda Buddha juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan menutup bagian atas Candi Borobudur bagi wisatawan umum, terkecuali untuk alasan tamu khusus/negara yang diizinkan pemerintah, dengan alasan konservasi, edukasi, serta ritual ibadah umat Buddha.