Penataan Trotoar ala Gubernur Anies Tidak Pro-Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai penataan trotoar yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan tidak berpihak kepada masyarakat. Hal itu terlihat dari postur anggaran di dalam KUA-PPAS.

Menurut politikus PDIP itu, penataan trotoar dilakukan setiap tahun tanpa konsep yang menyeluruh. Banyak kegiatan anggaran yang belum terkoordinasi dengan baik antara masing-masing perangkat daerah.

"Seperti penataan trotoar yang di dalamnya terdapat saluran air, utilitas, penghijauan dan parkir. Termasuk untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)," kata Yuke.

Yuke menyebutkan bahwa dalam pemaparan kajian penataan trotoar yang dilakukan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harri Nugroho beberapa waktu lalu, belum terlihat adanya kordinasi antar pemilik utilitas.

Untuk utilitas dan saluran air, kata Yuke, Dinas Bina Marga sudah menyediakan lubang perbaikan utilisas dan menjamin tidak akan ada bongkar pasang di trotoar yang sudah ditata lagi nantinya.

Padahal banyak pengguna utilitas belum bekerja sama menggunakan utilitas yang disediakan Pemprov. "Hal ini idealnya dibereskan semuanya dulu sehingga begitu selesai penataan trotoar dan jalan, aturan mainnya untuk hal-hal yang terintegrasi bisa langsung berjalan," ucap politikus PDIP itu.

Kemudian, lanjut dia, ketika Komisi D berkunjung ke penataan trotoar Cikini, Jakarta Pusat, banyak kendaraan parkir di badan jalan dan berdampak terhadap kemacetan. Apalagi, penataan trotoar sendiri sudah memakan dua lajur jalan.

"Saya berkali-kali bertanya bagaimana konsep penataan trotoar secara keseluruhan? Bagaimana utilitas untuk trotoarnya kecil? Bagaimana penataan parkir dan sebagainya. Jawabannya masih sangat belum memuaskan," kata Yuke.