Penetapan BPIH Mundur Sampai Pekan Depan

Kamis, 10 Juni 2010 – 07:20 WIB

JAKARTA - Pemerintah dan DPR gagal mencapai kata sepakat soal keputusan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2010. Agenda penetapan BPIH yang seharusnya tuntas kemarin (9/6) mundur hingga minggu depan. Sebab, Kemenag bersikukuh BPIH naik. Sementara itu, para wakil rakyat meminta ada pengurangan tariff dalam beberapa pos pembiayaan.

Ketua Komisi VIII DPR (bidang agama) Abdul Kadir Kading menyatakan bahwa pemerintah dan parlemen menargetkan BPIH 2010 sudah masuk paripurna dan ditetapkan sebelum 15 Juni. "Molor sekitar seminggu karena seharusnya penetapan biaya haji hari ini (kemarin, Red)," ujar Abdul kadir ketika ditemui di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, molornya penetapan biaya haji disebabkan alotnya pembahasan struktur komponen biaya haji. Panja BPIH DPR meminta ada perubahan struktur komponen dan penurunan biaya haji. DPR berpendapat efisiensi dapat dilakukan pada 48 pos anggaran pengeluaran yang dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rawan korupsi. "Misalnya, menurunkan biaya kesehatan. Di sana kan pemerintah sudah punya rumah sakit, ngapain ngotot bawa obat dari sini," tutur Abdul Kadir.

Dia mengatakan bahwa DPR tidak dalam posisi bernegosiasi. Karena itulah, pihaknya akan terus mendesak Menag Suryadharma Ali agar menurunkan BPIH dari yang diusulkan oleh pemerintah. "Biaya penginapan dan kesehatan sudah disetujui DPR. Satu-satunya yang bisa ditekan hanya biaya penerbangan. Karena Menag gagal, DPR menunda lagi penetapan BPIH hingga minggu depan," ungkapnya.