Pengamat: Hak Angket Justru Bikin Hubungan Prabowo dan Jokowi Makin Solid

Namun, pada dasarnya hak angket tidak mempunyai kekuatan untuk membatalkan hasil pemilu.

”Menurut saya hak angket boleh-boleh saja dilakukan, karena itu hak DPR dalam melakukan pengawasan. Namun yang perlu diingat bahwa hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu karena ranahnya berbeda,” ucapnya.

“Kalau kita baca konstitusi, Pasal 24C Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” ujarnya.

Oleh sebab itu, usulan hak angket oleh partai yang kalah pemilu hanya bersifat rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang dinilai bermasalah.

Bahkan, para pimpinan partai yang saat ini sudah dan akan mengusulkan hak angket memiliki hitung-hitungan politik jika mereka berhasil menggulirkan hak angket.

“Jadi, bisa dipastikan hak angket tidak dapat mempengaruhi hasil pemilu. Secara kekuatan politik pun saya merasa pesimis terhadap adanya hak angket. Partai-partai pendukung 01 dan 03 tidak semuanya punya keberanian untuk menggulirkan hak angket. Para pimpinan parpol dari pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud masih berkalkulasi plus-minus dari penggunaan hak angket DPR,” paparnya.

Bahkan, Solissa meyakini betul Partai Nasdem, PKB dan PPP tidak punya keberanian penuh untuk menggulirkan hak angket.

Untuk itu, hanya PDIP karena tidak punya pilihan lain selain mengambil positioning yang agak berlawanan dengan kekuasaan Jokowi saat ini, bahkan untuk kekuasaan berikutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto.