Pengamat Politik Merespons Isu Politisasi Bansos di Pilpres 2024, Simak

“Peluang untuk melakukan pelanggaran adalah penguasa, karena kekuasaan itu cenderung menyimpang (tend to corrupt),” tegasnya.

Segala pelanggaran pemilu harus bisa ditepis. Pasalnya, efeknya akan sangat mengerikan jika dibiarkan bagi keberadaan demokrasi.

“Apabila pelanggaran pemilu dibiarkan, maka secara perlahan tapi pasti, demokrasi sedang menggali kuburnya sendiri. Pemilu hanya ritual oligarki berjubah demokrasi,” ujarnya.

Preferensi Pemilih

Peneliti Politik BRIN Devi Darmawan mengatakan, dugaan dan spekulasi akan politisasi Bantuan Sosial (Bansos) sangat wajar terjadi, untuk itu penyaluran bansos harus diawasi.

“Untuk itu, penyalurannya perlu diawasi agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan calon tertentu,” kata Devi, Senin (22/1/2024).

Sejak awal dugaan politisasi bansos sangat kencang. mengingat dilakukan saat masa kampanye dan oleh pemerintahan, presiden yang mendukung paslon tertentu.

Menurut program pemerintah, ada 5 bansos yang akan turun awal tahun ini, yaitu BLT El Nino, Bantuan Pangan Beras, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Indonesia Pintar.