Penggunaan Senjata oleh Polri Berlaku Universal

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi‎ menyatakan, penggunaan senjata api oleh institusi Polri merupakan hal yang berlaku universal.

Hal ini disampaikan Muradi merespons pernyataan mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) Dradjad Wibowo terkait polemik senjata api. Dia menyebut UU Kepolisian punya kelemahan yang fatal terkait penggunaan senjata.

"Pernyataan Dradjad bahwa Polri tidak memiliki kewenangan dalam pemanfaatan senjata untuk penegakan hukum mencerminkan yang bersangkutan tidak memahami konteks penegakan hukum dan pemolisian," kata Muradi dalam siaran persnya, Jumat (6/10).

Dia memandang, basis pijakan analisis yang digunakan Dradjad hanya bersumber dari UU No. 2/2002 tentang Polri yang tidak secara eksplisit menegaskan pemanfaatan senjata api dalam penegakan hukum.

Padahal jika dibaca lebih jauh, tugas dan fungsi dari Polri sebagaimana dijelaskan dalam UU Polri khususnya Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, memiliki cakupan yang luas dalam konteks keamanan dalam negeri.

"Yang mana penegasan dari hal tersebut berimplikasi pada pemenuhan persenjataan untuk polri dengan kategori senjata melumpuhkan dalam memastikan terselenggaranya keamanan dan ketertiban oleh polisi umum, reskrim, polantas dan juga intelijen keamanan," jelas dia.

Dalam konteks penyelenggaraan penegakan hukum secara universal, tambahnya, juga telah diatur dalam Prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum termasuk Polri.

Hal tersebut diadopsi dari Kongres ke-9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan di Havana Kuba tahun 1980. Dalam prinsip-prinsip Dasar PBB tersebut ditegaskan bahwa keberadaan penegak hukum dan institusinya memiliki konsekuensi dalam menjalankan peran dan fungsinya.