Penguatan KPH, Antisipasi Karhutla Berbasis Tapak

Tidak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan Karhutla.

Dengan dukungan Gubernur, personil di tingkat resor merupakan sinergi Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/ IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BABINKAMTIBMAS (POLRI), BABINSA (TNI), Perangkat Desa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan melakukan upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak.

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD.

KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017.

Lewat sambungan video conference yang berlangsung hampir tiga jam tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak.

Menurutnya di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla.

“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla”, ucap Sutarmidji dari Pontianak.

Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020.

Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar.