Penundaan Pilkada di Papua Karena Alasan Politis
Kamis, 29 April 2010 – 03:34 WIB
Dijelaskan Putu, penundaan sementara tahapan pilkada di Papua juga dilakukan sambil menunggu kajian hukum atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua terkait aturan tentang orang asli Papua yang kabarnya sedang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Selama 2010 setidaknya tercatat akan ada pilkada di 21 daerah di Papua, yakni kabupaten Asmat, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Merauke, Nduga, Pegunungan Bintang, Puncak, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo, dan kota Jayapura.
“Kita serahkan pada pemerintah untuk selesaikan tafsir hukumnya,” kata I Gusti Putu Artha. Terkait dengan kelancaran penyelenggaraan pilkada di Papua, kata I Gusti Putu Artha, KPU juga telah memecat sekitar 17 orang anggota KPU di sepuluh kabupaten/kota di Papua yang diduga melanggar kode etik saat pelaksanaan Pemilu 2009 lalu.