Penyelesaian Masalah Tanah Transmigrasi di Lampung Temui Titik Terang

jpnn.com, LAMPUNG - Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyampaikan pihaknya tengah berupaya menyelesaikan permasalahan dan konflik pertanahan yang ada di Provinsi Lampung dengan cara berkeadilan.

Dia mengungkapkan sering sekali terjadi kasus-kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan kehutanan, dan masyarakat dengan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung.

“Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan konflik tersebut," tegas Wamen Surya melalui keterangan yang diterima Rabu (3/11).

Salah satu upaya menyelesaikan persoalan tersebut, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung menyelenggarakan rapat koordinasi pada Selasa (2/11).

Terkait persoalan tersebut, Wamen Surya menegaskan pemerintah harus secepat mungkin mengambil keputusan penyelesaian.

“Ini merupakan tugas pemerintah, tugas bersama semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan permasalahan maupun isu seputar agraria," ujarnya.

Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan membenahi administrasi. Terkait hal ini, Wamen Surya mengharapkan kerja sama yang sigap antara berbagai lembaga dan masyarakat.

Dirjen Penataan Agraria Andi Tenrisau menambahkan titik terang penyelesaian masalah pertanahan di area transmigrasi di Provinsi Lampung ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta turunannya.