Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Penyuluh Pertanian Berpeluang Jadi PPPK, Ada Juga yang Sudah Berstatus CPNS

Sabtu, 17 Juli 2021 – 20:32 WIB
Penyuluh Pertanian Berpeluang Jadi PPPK, Ada Juga yang Sudah Berstatus CPNS - JPNN.COM
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi. Foto: BPPSDMP

"Pengakuan kompetensi para THL-TBPP harus diberikan. Untuk itu, sertifikasi kompetensi diberikan kepada mereka. Bagaimanapun, peningkatan kualitas SDM pertanian Indonesia harus diperhatikan. Dengan begitu, peningkatan produktivitas pertanian diikuti dengan kualitasnya," tegas Leli.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menuturkan saat ini ada THL-TBPP sebanyak 2.168 orang dengan prioritas utama yang berasal dari 33 provinsi dan 266 kabupaten/kota.

Mereka akan menjalani sertifikasi profesi dan berpeluang menjadi PPPK.

"Kualitas SDM pertanian selalu ditingkatkan, sebab pertanian saat ini harus terus berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satu parameternya tentu melalui sertifikasi. Untuk itu, momentum terbaik ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," ungkap SYL.

SYL menjelaskan sertifikasi bagi THL-TBPP diinisiasi oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Tata waktu proses sertifikasi dilaksanakan 3-6 Agustus 2021. Implementasinya secara online bagi 1.898 orang dan offline sebanyak 270 orang.

Adapun komposisinya dari Sulawesi Selatan dengan 259 peserta, lalu 180 orang dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dengan 9 peserta, 6 orang dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Sumatera Barat mendapat kuota 5 peserta, adapun slot 3 nama masing-masing diberikan kepada DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Grade tingkat pendidikan seluruh peserta terdiri dari 903 orang lulusan S1, 151 orang lulusan DIII, dan SLTA 1.114 orang.

"Dengan peningkatan SDM dalam skala besar akan membuat pertanian semakin berdaya saing. Memberikan banyak manfaat ekonomi dan kesejahteraan. Menjadi penopang dan berkontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional," terang SYL.

Mentan menilai untuk mempermudah implementasi teknis, kegiatan sertifikasi terbagi dalam sembilan zonasi.

Kementan memperhatikan dan mendorong penyuluh pertanian agar bisa menjadi PPPK, ada juga yang sudah berstatus CPNS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News