Perawatan Mobil Dinas DPRD Sedot Rp 3,5 M

KEBON SIRIH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar mengusut dugaan penyimpangan anggaran di DPRD DKI Jakarta. Selain dana subsidi BBM, kini terungkap lagi anggaran yang memicu kontroversi. Yakni, biaya perawatan mobil dinas (mobdin) sebesar Rp 3.548.730.000.

Anggaran itu dialokasikan untuk pengadaan aki Rp 179,2 juta, beli ban Rp 290 juta, dan beberapa biaya lainnya. Sejumlah kalangan menilai anggaran pemeliharaan mobdin Rp 3,5 miliar itu tidak wajar. Seluruh mobdin dewan yang terdiri dari 94 unit Toyota Corolla Altis berada dalam kondisi prima. Sebab, semua mobdin itu keluaran 2011.

Koordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Aanggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mencurigai anggaran itu dimainkan untuk menambah modal kampanye dewan yang maju lagi sebagai caleg. ""Buktinya, DPRD ngotot memasukkan anggaran itu,"" ujarnya kemarin (24/6).

Apalagi, dia mendapat kabar bahwa saat ini dewan berusaha untuk mengajukan revisi peraturan menteri dalam negeri agar anggaran tertentu bisa segera cair. Termasuk, dana untuk subsidi BBM. ""Masak dewan tidak bisa memelihara mobil yang sudah diberikan secara gratis. Udah nggak menyewa, masih saja minta subsidi. Sungguh ironis,"" kritiknya.