Peringatan untuk Pemerintah, Harus Ada Terobosan Baru untuk Menurunkan Deforestasi

Selain itu, studi ini juga mencoba membuat simulasi turning point deforestasi dalam skenario implementasi kebijakan penurunan deforestasi.

Laode M. Syarif menjelaskan, penurunan angka deforestasi terkait erat dengan implementasi kebijakan pengelolaan hutan.

Khususnya moratorium perizinan di hutan alam dan lahan gambut, penegakan hukum sektor kehutanan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, tata kelola tenurial dan faktor sosial, ekonomi, dan politik.

“Hal-hal tersebut yang kami anggap sangat berpengaruh terhadap deforestasi di Indonesia, menjadi penyebab langsung dan tidak langsung," tambahnya.

Dalam studi ini menunjukkan deforestasi berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2000 sampai 2012.

Tetapi pada periode sesudahnya, dari tahun 2012 sampai 2018, laju deforestasi berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan adalah organisasi multi- pihak yang dibentuk untuk mendukung Indonesia dalam melaksanakan pembaruan tata pemerintahan," katanya.

Dia menambahkan misi Kemitraan adalah menyebarluaskan dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam masyarakat Indonesia melalui program pembaruan terpadu.