Pertanyakan Halte yang Mangkrak

Selain itu, desakan tersebut cukup beralasan lantaran anggaran untuk kedua koridor itu telah disahkan sejak akhir 2009. Anggaran untuk pengadaan bis kedua koridor saja sebesar Rp 227,7 miliar. Bahkan untuk perbaikan fasilitas sepanjang koridor berupa halte dan separator sebesar Rp 37,3 miliar.  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana di Gedung DPRD, Kebon Sirih, mengatakan bahwa pemprov harus segera melakukan langkah terobosan untuk mempercepat pengoperasian dua koridor busway. Apabila terus terjadi penundaan maka kerusakan infrastruktur yang sudah dibangun tak dapat dihindari.

“Halte dan separator yang mangkrak hampir dua tahun lamanya kini banyak yang rusak, padahal itu dibangun dengan uang rakyat juga, ini tentu merugikan kepentingan masyarakat,” ujar dia. Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI itu juga mengakui, ada beberapa hal yang kebijakannya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, seperti soal pajak kendaraan dan harga bahan bakar gas. Namun, kini proses lelang pengadaan bis telah selesai, namun ternyata Pemprov tetap membutuhkan waktu sangat panjang untuk sampai busway koridor IX dan X beroperasi.

“Masyarakat sebenarnya menanti kinerja pemprov yang taktis dan efisien agar masalah kemacetan yang makin gawat ini sedikit terurai dengan pengadaan transportasi missal yang terintegrasi seperti busway,” tandasnya.  Pengoperasian Busway koridor IX dan X diyakini politisi asal PKS itu akan mengurangi pemakai kendaraan pribadi. “Asal pemprov konsisten dengan upaya sterilisasi sebagian besar jalur dari kendaraan pribadi,” ujar Triwisaksana.