PHRI Titip Pesan kepada Prabowo Soal Calon Menteri Pariwisata Idaman

Pasalnya, saat ini kehadiran OTA asing dinilai merugikan pariwisata dalam negeri, mulai dari pembebanan pajak kepada hotel hingga menggetok harga kepada hotel. Oleh karenanya, regulasi pariwisata harus menjadi prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahan baru. 

“Kementerian Pariwisata itu bukan kementerian sektoral yang mengatur perizinan, tetapi harus menjadi induk industri pariwisata untuk membantu mengkomunikasikan dengan lembaga terkait,” tegasnya.

Terkait dengan pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Maulana menilai bahwa pemisahan tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan matang.

Menurutnya, kedua sektor ini memiliki permasalahan yang cukup besar, sehingga masing-masing harus berdiri sendiri untuk lebih fokus. 

“Ekraf itu punya potensi besar, dan jika ditunjang oleh industri pariwisata, akan sangat menarik,” ujarnya.

Namun, Maulana mengingatkan bahwa jangan sampai pemisahan tersebut justru menghambat kerja kementerian karena masalah nomenklatur yang belum tuntas.

Jangan sampai kementerian terlalu sibuk mengurus nomenklatur, sementara pemerintah ingin mengejar pertumbuhan di industri pariwisata. (esy/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: