PKS Balik Menunggu Presiden

Soal Reshuffle, Rapimnas Serahkan ke Majelis Syuro

Minggu, 16 Oktober 2011 – 09:17 WIB

Koalisi : Presiden SBY berbincang dengan Presiden PKS Lutfie Hasan Ishak (kanan) usai memberikan keterangan hasil konsultasi antar pimpinan parpol koalisi, Kamis (13 Okt 2011) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, kalau partainya akan tetap menghormati apapun keputusan PKS terkait posisi di koalisi. Baik, tetap berada di dalam maupun akhirnya keluar dari koalisi. "Tidak ada masalah, Demokrat menyerahkan sepenuhnya mana yang terbaik buat PKS," ujar Sutan Bhatoegana, saat dihubungi, kemarin.

Menurut dia, pihaknya juga siap terhadap konsekuensi apapun atas keputusan final PKS nantinya. Termasuk, jika nanti ternyata partai pemilik kursi terbesar keempat hasil Pemilu 2009 itu memilih jalur sebagai partai di luar pemerintahan. "Silakan saja, selama ini di dalam saja berisik, apalagi nanti kalau di luar, jadi sekali lagi tidak ada masalah," imbuh ketua departemen perekonomian DPP Partai Demokrat tersebut.

Terkait jatah kursi menteri untuk PKS, Sutan menegaskan kalau hal tersebut tetap menjadi wewenang penuh presiden. Demokrat sekalipun tidak akan bisa dan boleh ikut campur. "Tapi seharusnya diantara partai koalisi tidak perlu ada kekecewaan kalau dikurangi, seperti kami (Demokrat, Red) saja tidak masalah kok kalau dikurangi," imbuhnya.

Dari luar arena rapimnas, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan forum Rapimnas telah mendengarkan masukan dari berbagai wilayah. Secara umum, jajaran fungsionaris PKS di level bawah masih merasa nyaman berkoalisi dengan SBY. Tapi, mereka juga berharap SBY memberikan keleluasaan kepada mitra koalisi untuk bersikap kritis. "Di lain sisi mereka juga ingin minta kebebasan untuk mengespresikan apa yang terbaik," kata Mardani dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.