PNS Malas, Mundur Saja!

Kepala Kantor BKPP Drs. Taslim Tuhuteru saat diwawancara Radar Timika (Grup JPNN) menjelaskan, sebenarnya Perbup ini sebagai aturan penunjang PP 53/2011.

"Perbup ini perlu, karena dalam PP nomor 53 tahun 2010 kurang begitu mengena di daerah ini. Sehingga perlu aturan penunjang, untuk memperkuat ketentuan tersebut. Setelah peraturan itu ada, maka akan dilakukan sosialisasi kepada semua PNS. Sehingga kalau kedepannya, dilakukan pemberian sanksi, maka akan mengacu pada Perbup,” ujar Taslim Tuhuteru.

Dijelaskan, tingkat disiplin PNS di Pemkab Mimika masih perlu digenjot. Sejumlah langkah telah dilakukan, misalnya beberapa waktu lalu bersama Sekda Mimika Martin Giyai melakukan inspeksi mendadak di beberapa SKPD. Inspeksi dilakukan selain menindak PNS malas, juga untuk mensosialisasikan rencana aturan baru ini.