Politikus PDIP: Pemkot Bekasi Lecehkan Menteri Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Warga Pekayon, Kota Bekasi kembali kena teror. Kemarin, ratusan petugas Satpol PP Pemkot Bekasi dan buldozer kembali menggusur pemukiman warga.

Aksi gusuran lanjutan ini sama saja ‘melecehkan’ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Karena, Basuki sudah mengirim Tim PUPR untuk melihat kondisi gusuran.

Bahkan, Basuki berencana mengirim surat penghentian gusuran kepada Wali Kota Bekasi Rahnad Effendi. Diketahui, kalau lahan yang digusur itu adalah milik PUPR. Diduga penggusuran itu untuk jalan tembus perumahan mewah.

Dari pantauan di lokasi gusuran, warga sempat tegang dengan petugas. Karena, kalah banyak akhirnya buldozer yang dikawal ratusan petugas Satpol PP, Polisi dan TNI membabi buta menggusur rumah warga.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bekasi, Anim Imammudin mengatakan, bahwa sejak pagi beberapa anggota Fraksi PDI Perjuangan berada di lokasi penggusuran. Hal ini dilakukan karena ada informasi bahwa Tim dari Kementerian PUPR akan terjun melakukan investigasi di bekas lokasi penggusuran.

"Ini sudah kelewatan. Semua pihak yang berusaha mencari solusi untuk warga korban penggusuran, mulai dari DPRD, Komnas  HAM, KPAI, sampai Menteri PUPR. Tapi tidak dihiraukan oleh Pemkot Bekasi,” kata Anim geram seperti dilansir dalam rilis diterima redaksi JPNN.

Anim menjelaskan, ada sekitar 160 rumah di sepanjang salurah Irigasi Pekayon Jaya-Jakasetia Kecamatan Bekasi  Selatan yang digusur oleh Pemkot Bekasi pada awal November lalu. Penggusuran ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Bekasi karena dilakukan tanpa dialog dan solusi relokasi untuk korban penggusuran. Selain itu, kasus ini juga masih bersengketa di PTUN.

“Sampai saat ini ada banyak warga yang masih tinggal di tenda-tenda, barang-barang mereka juga masih banyak yang tertinggal, proses hukum di PTUN masih berjalan, proses politik di DPRD juga belum selesai, ini masih digusur juga. Benar-benar keterlaluan,” kata Anim.