Politikus PDIP: Pemkot Bekasi Lecehkan Menteri Jokowi

Anim berharap Menteri PUPR segera mengambil sikap tegas terkait penggusuran di Kota Bekasi. Pasalnya hampir semua bangunan yang digusur berada di atas tanah milik Kementerian PUPR. Selain itu, tidak jelas peruntukannya untuk apa, karena saat dikonfirmasi ke Kementerian PUPR, belum pernah ada izin pemanfaatan lahan yang melampirkan DED.

"Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan. Komunikasi yang baik dengan warga, dan siapkan relokasi untuk korban penggusuran,” tegas Anim.

Situasi baru mereda setelah beberapa anggota DPRD turun ke lokasi penggusuran. Ratusan Satpol PP dan Polisi berangsur meninggalkan lokasi.

Seperti diketahui, Pemkot Bekasi menargetkan penggusuran di 51 titik, sebagian besar diantaranya adalah bangunan-bangunan di atas lahan milik Kementerian PUPR yang diserahoperasikan kepada PJT II. Saat ini menggusuran sudah dilakukan di 47 titik. Sekitar 10.000 jiwa bakal kehilangan tempat tinggal.

Persoalan ini memanas karena Pemkot Bekasi dianggap tidak manusiawi dalam melakukan penggusuran. Tidak ada dialog dengan warga, dan tidak disiapkan relokasi.(fri/jpnn)