Politisi dan Mafia Jadikan Izin Impor Beras Mesin ATM

Minggu, 02 Februari 2014 – 07:57 WIB

Di tempat yang sama, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Yusni Emilia, menyatakan bahwa Kementerian Pertanian berperan kecil dalam kebijakan impor beras. Rekomendasi impor beras lebih ditentukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perberasan di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian yang beranggotakan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Perum Bulog. "Tim inilah yang lebih banyak menentukan," tukasnya.

Menurut Yusni, tugas Kementerian Pertanian hanya memberi data tempat dan waktu panen untuk menghitung jumlah produksi beras. Data itu kemudian digunakan oleh Tim Peberasan di Menko Perekonomian untuk memberi rekomendasi impor. Rekomendasi tersebut termasuk untuk beras khusus untuk kebutuhan konsumsi hotel, restoran, diet atau penderita diabetes. "Jadi alau diprosentase kita hanya berperan 30 persen," jelasnya.

Sementara itu, Keputusan Gita Wirjawan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan hampir dipastikan tidak akan diikuti peserta konvensi capres Partai Demokrat lainnya yang juga masih memegang jabatan publik. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa termasuk yang telah secara terbuka pula menyatakan tidak akan mundur.

Seperti halnya rata-rata peserta konvensi lainnya, sepanjang bisa menempatkan diri dengan baik, dia tidak merasa pula ada yang salah tetap menjabat sebagai anggota BPK sekaligus peserta ajang penjaringan capres Partai Demokrat itu. Terlebih, lanjut dia, juga tidak ada aturan di internal konvensi tentang keharusan pesertanya memilih. "Apakah tetap menjadi peserta konvensi atau tetap menjabat jabatan yang ada, tidak ada aturan itu," kata Ali Masykur.