Polri dan TNI Rapatkan Barisan Sebelum Gusur Kalijodo

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya menggelar rapat koordinasi terkait penertiban lokalisasi di Kalijodo, Jakarta Utara, Senin (15/2).

Walikota Jakarta Utara Rustam Efendi, mengatakan pihaknya menggelar rapat koordinasi tersebut guna menyamakan persepsi. "Laporan masing-masing daerah dan menyatukan persepsi dari berbaga pihak," kata dia usai rapat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/2).

Dia mengungkapkan, bahwa sebesar 1,4 hektar kawasan Kalijodo merupakan tanah pemerintah. Menurut dia, pemerintah akan membangun ruang taman hijau (RTH) dan area pengairan di sana. "Pokoknya pak gubernur bilang tahun ini selesai. Tahun ini sampai Desember," imbuhnya.

Saat ditanya, mengapa penggusuran baru tidak dilakukan sejak dulu, dia berdalih, bahwa itu bukan urusan pemerintahan yang sekarang.‎ "Jangan melihat ke belakang. Langkah ke depan dilakukan," terangnya.

Namun demikian, Rustam mengaku, bahwa wacana penertiban akan berlangsung damai. Pasalnya, papar dia, sejumlah warga Kalijodo sudah memilih untuk mendaftarkan diri di posko penertiban Kalijodo.

Lebih jauh, kata dia, bagi yang sudah mendaftar, Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan rumah susun kepada warga Kalijodo yang mempunyai KTP DKI Jakarta. Sementara mereka tak punya KTP akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

Dia juga menyatakan, ada 300 Kepala Keluarga yang mendiami lahan pemerintah tersebut.‎ "Untuk pulang kampung difasilitasi. Yang punya tempat tinggal kena bongkar. Punya KTP DKI, diarahkan ke rusun. Sudah ada di Marunda, Daan Mogot, dan satu lagi juga sudah ada. Ada sekitar 300an," pungkasnya. (mg4/jpnn)