PP Persis Gelar Sarasehan Tentang Evaluasi Perekonomian Nasional 2022, Nih Catatannya

Oleh karena itu, pada 2023, Pemerintah harus jeli dan cermat memilah mana kegiatan yang sifatnya "urgent" dan perlu didukung pendanaanya, mana yang sifatnya "just importatant", dan mana yang sifatnya meningkatkan pencitraan publik (nice to have).

Ketiga, beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dibangun pada tahun 2022 memiliki multiplier effect ekonomi yang relatif rendah dan terkesan tidak didahului kajian yang komprehensif.

Bahkan beberapa infrastruktur seperti bandara mengalami “mati suri” seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kerta Jati, Bandara Bandara Ngloram Cepu, Bandara Soedirman Purbalingga, dan Bandara Wiriadinata Tasikmalaya.

"Di tengah keterbatasan anggaran dan ruang fiskal yang sempit, pada tahun 2023, proyek-proyek pembangunan infrastruktur harus diutamakan ke proyek-proyek yang memiliki multiplier effect ekonomi yang besar yang melibatkan masyarakat Indonesia, dengan bahan baku yang berasal dari Indonesia. Tidak boleh ada lagi penggunaan tenaga kerja asing di level tenaga teknisi (lower middle management)," lanjut Prof Atip.

Keempat, pada periode pandemi Covid-19 kemarin, UMKM menjadi korban paling besar. Padahal pada krisis-krisis sebelumnya UMKM selalu menjadi bumper penyelamat di tengah kondisi krisis yang terjadi.

DT PP Persis memandang, Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yang dibuat Pemerintah belum benar-benar mampu memulihkan UMKM seperti sebelum pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, pada 2023, Pemerintah harus fokus pada pemulihan ekonomi UMKM dan kembali menjadikan UMKM sebagai bumper ekonomi nasional yang menyerap banyak tenaga kerja. Untuk lebih meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional, Pemerintah bisa mendorong adanya kolaborasi antara UMKM dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) termasuk, Ormas-Ormas Islam yang berbasis keagamaan," terangnya.

Kelima, DT PP Persis memandang, sampai saat ini, struktur ekonomi Indonesia bersifat oligopoli, yaitu pelaku industri dan pasar hanya dikuasai oleh beberapa pihak saja dan menyebabkan adanya oligarki ekonomi. Bahkan, sebagiannya melakukan praktik kartel yang menghilangkan efisiensi pasar dan merugikan masyarakat luas.