PPPK dari Honorer K2 Konsep Jokowi, Gaji Harus Ditanggung Pusat

Wajar bila kepala daerah menolak menggaji PPPK jalur honorer K2 dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Karena APBD juga terbatas kemampuannya," tegasnya. (Boy/jpnn)