Praktik Mafia Haji Disorot Media AS
Minggu, 08 Agustus 2010 – 07:11 WIB
Alumnus Universitas Al Azhar Mesir itu mengatakan bahwa selama ini Kemenag telah memberlakukan transparansi dalam penyelenggaraan haji. Bentuknya dengan memberikan laporan kepada publik dan kepada Presiden. Apalagi, dalam proses penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) maupun pengambilan kebijakan terkait haji selalu melibatkan unsur DPR RI. "Selain itu yang mengawasi penggunaannya kan beragam, dari KPK, BPK, LSM, sampai kepada publik. Darimana ada mafia haji?" kata dia.
Ghafur mengatakan, publik memang kerap beropini bahwa ada hal yang salah dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Hal itu terjadi karena banyak hal, dari membandingkan dengan biaya haji Malaysia yang lebih murah sampai membandingkan tiket haji dengan tiket penerbangan reguler.