PraxiSurvey Sebut Ada Kesenjangan Narasi Terkait Program Hilirisasi di Indonesia

“Kami juga merekomendasikan untuk mendorong para pelaku usaha pertambangan atau industri ekstraktif melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial untuk menghindari kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat praktik bisnisnya,” ujarnya.

Semenyata itu, Pakar Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi mengamini kajian tersebut.

Menurutnya, kesenjangan informasi tersebut timbul karena belum adanya pemahaman yang solid dari pemerintah mengenai konsep hilirisasi.

Dia menjelaskan masing-masing masih mempunyai definisi sendiri dan berbeda tentang hilirisasi yang menimbulkan kesenjangan narasi hilirisasi antara pemerintah dan publik.

"Kesenjangan narasi ini yang harus dijembatani dengan strategi komunikasi yang komprehensif dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada,” kata Fahmy.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh agenda kebijakan hilirisasi pemerintah. 

Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan pemahaman terhadap makna hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Dia menjelaskan saat ini publik melihatnya hilirisasi itu sebagai sesuatu yang disamaratakan, padahal karakteristik dari masing-masing mineral dan bahkan batu bara berbeda satu sama lain.