Presiden PKS Khawatir Pemerintah Dituduh Terlibat Korupsi Jiwasraya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahera (PKS) M Sohibul Iman menganggap wajar langkah fraksinya dan Demokrat di DPR menggulirkan Pansus Hak Angket Jiwasraya, cenderung ditolak seluruh fraksi partai pendukung pemerintah.

Namun demikian, pihaknya tidak akan menyerah untuk terus mengajak supaya fraksi-fraksi yang berada di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk melihat skandal di PT Asuransi Jiwasraya secara objektif.

"Iya jelas mereka menolak. Enggak ada masalah, politik begitu. Sebagai bagian dari pemerintahan masa dukung kami kan. Tetapi tentu kami ingin mengajak kepada mereka, mari kita lihat secara objektif," kata Sohibul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Politikus asal Jawa Barat ini mengatakan, sekalipun mayoritas fraksi di DPR berada dalam koalisi pemerintah, pihaknya berupaya meyakinkan kalau mereka ikut bersama-sama di Pansus Jiwasraya, justru banyak hal yang membantu pemerintah.

"Karena kalau ini ditutupi nanti akan ada persepsi, bahwa pemerintah berarti terlibat dong. Buktinya tidak mau dibikin terbuka. Justru kalau dibuka akan memberikan keuntungan positif buat pemerintah, karena memang bahwa pemerintah tidak terlibat," tandasnya.

Pansus Hak Angket Jiwasraya sendiri sudah diusulkan Fraksi PKS dan Demokrat sejak 4 Februari 2020, dengan dukungan 104 tanda tangan anggota dewan dari kedua partai oposisi itu. Namun hingga sekarang belum dibahas di rapat pimpinan DPR untuk dibawa ke sidang paripurna. (fat/jpnn)