Prihatin Isu Skandal Menguncang Ditjen Pajak, Sultan DPD Dorong Kemenkeu Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah untuk segera memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait adanya isu skandal di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini.

"Kami ingin isu ini tidak menjadi liar dan mempengaruhi penerimaan pajak dan mengganggu jalannya pemerintahan," kata senator asal Bengkulu itu melalui keterangan tertulis, Jumat (10/3).

Menurut Sultan, melalui penjelasan dan klarifikasi tersebut diharapkan publik bisa memahami duduk persoalan yang ada di Kemenkeu.

Lebih lanjut mantan aktivis KNPI itu meminta agar Kemenkeu terus berkoodinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami ingin segera dilakukan proses investigasi dan penyelidikan secara terbuka, cermat, dan cepat," tegas Sultan.

Diketahui, penerimaan pajak sudah berada pada capaian yang bagus pada tahun lalu.

Sementara itu, target penerimaan perpajakan dalam APBN 2023 mencapai Rp 2.021,2 triliun.

"Namun tindakan petugas pajak yang cenderung koruptif sangat mempengaruhi keputusan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya," ujar Sultan mengingatkan.