Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Program Keluarga Harapan dan Ekonomi Tahun Politik

Rabu, 26 Desember 2018 – 03:28 WIB
Program Keluarga Harapan dan Ekonomi Tahun Politik - JPNN.COM
Founder IndoSterling Capital William Henley. Foto: Dok Pribadi

Sebab, ada keluarga yang nyata-nyata masuk golongan mampu, tetapi tetap menerima dan dari program tersebut. Padahal, BLT notabene ditujukan bagi keluarga miskin. 

Begitu pun PHK. Kendati telah berjalan sejak 2007, masalah demi masalah masih mewarnai program. Sebagaimana BLT, masih ada keluarga yang tidak layak menerima bantuan, tapi tetap masuk ke dalam KPM. Masalah ini masih kerap ditemukan di sejumlah daerah.

Oleh karena itu, sinkronisasi data di tingkat pusat dan daerah mutlak dilaksanakan. Peran BPS sebagai otoritas tertinggi statistik tanah air perlu diperkuat.

Dengan demikian, basis data terpadu (BDT) bukan sekadar stempel, melainkan terbukti hingga ke level kelurahan/desa.

Hal lain yang tak kalah penting adalah peran pendamping PKH. Pendamping memiliki tugas mulia dalam program ini.

Mereka berperan dalam mengecek apakah KPM penerima PKH sudah menerima haknya. Peningkatan kapasitas pendamping perlu dilakukan, tidak terkecuali belajar ke negara-negara lain. (jos/jpnn)

Satu catatan menarik dari kegiatan Presiden Joko Widodo sepanjang Desember ini ialah berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
X Close